Ketua Mio Sukabumi Geram dengan Sikap Sekdis Dinas Pertanian ,Soroti rangkaian pengelolaan Proyek

Mahardikapos.com 10.28 0

 

Mahardikapos.com kab SUKABUMI – Ketua Media Independen Online (MIO) Indonesia DPD Sukabumi Raya, Purwanto, menyatakan kekecewaan mendalam dan kemarahan atas sikap yang tidak profesional yang ditunjukkan jajaran pimpinan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi dalam pertemuan audiensi pada Rabu (24/6/2026). Pada kesempatan tersebut, Purwanto berhalangan hadir secara langsung dan menugaskan Sekretaris Jenderal serta jajaran pengurus sebagai wakil resmi organisasi.

Meskipun tidak hadir langsung, laporan yang diterima dari perwakilan menyampaikan bahwa diskusi yang seharusnya menjadi ruang masukan konstruktif justru berjalan kurang serius dan tertutup. Di hadapan Sekretaris Dinas Pertanian, Denis Eriska, S.P., M.Si., serta Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Deni Ruslan, SP., MP., sikap yang diperlihatkan dinilai tidak pantas bagi pejabat penyelenggara pelayanan publik.

 

“Berdasarkan laporan tim yang saya wakilkan, terlihat jelas bahwa Sekdis lebih banyak sibuk dengan gawai dan menerima telepon saat pembahasan berlangsung. Di sisi lain, Kabid Sarpras justru merespons masukan penting dengan senyuman dan cengesan yang seolah meremehkan. Padahal yang dibahas adalah persoalan nyata yang menyangkut penggunaan uang rakyat,” tegas Purwanto dalam pernyataannya.

 

Selain ketidaksopanan dalam berinteraksi, pihak dinas juga dinilai menutup akses dengan menolak memberikan saluran komunikasi resmi untuk tindak lanjut, hal yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi serta peraturan pelayanan publik yang berlaku.

 

Purwanto menegaskan, sikap yang terlihat ini semakin menguatkan kekhawatiran yang selama ini disampaikan masyarakat. Di lapangan, banyak pembangunan saluran irigasi yang hasilnya tidak sesuai standar, cacat konstruksi, hingga cepat rusak meski pekerjaan baru saja rampung.

 

“Kami menyoroti peran Konsultan Teknik maupun Konsultan Pengawas yang fungsinya seolah hilang. Ada dugaan kuat terjadinya praktik ‘main mata’ atau kesepakatan di balik layar, sehingga dokumen serah terima tetap ditandatangani padahal kualitas pekerjaan jelas di bawah standar. Kinerja Pejabat Pembuat Komitmen pun harus ditinjau ulang,” tambahnya.

 

Masalah lain yang belum terjawab adalah ketidakjelasan penggunaan anggaran sekitar Rp 14 miliar. Hingga kini belum ada rincian jelas alokasi untuk program non‑fisik maupun UMKK, serta data lokasi dan persentase realisasi yang terukur. Penjelasan yang disampaikan saat pertemuan dinilai baru sebatas uraian umum tanpa bukti pertanggungjawaban yang nyata.

 

Menurut Purwanto, jawaban administratif saja tidak cukup menyelesaikan masalah yang menumpuk ini. “Jangan sampai anggaran habis, tapi petani tak merasakan manfaatnya. Kami meminta penelusuran sampai ke akar masalah, perbaikan sistem pengawasan, serta penegakan kode etik yang tegas. Sikap yang dilaporkan dari pertemuan itu adalah gambaran nyata lemahnya budaya kerja yang harus segera dibenahi,” tandasnya.

 

Hingga saat ini, MIO masih menunggu tanggapan mendalam serta langkah nyata dari Dinas Pertanian maupun pihak berwenang guna melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja dan transparansi pengelolaan proyek di lingkungan dinas tersebut.

 

#Humasmiosukabumi